Propinsi Jatim Anggap Banyuwangi Berikan Solusi Paling Bermartabat Bagi WTS

BANYUWANGI
– Menjelang keberangkatan Bupati Abdullah Azwar Anas tugas belajar di
Harvard University, Amerika , Forum Pimpinan Daerah (FPD) kembali
menggelar rapat rutin. Rapat rutin kali ini digelar di kantor Kodim
0825, Jumat (9/9) dengan dihadiri semua pimpinan FPD. Dalam forum yang
istimewa tersebut, diperoleh beberapa kesepakatan, yakni, mensolidkan
kembali komitmen bersama FPD terkait pengendalian lokalisasi. Mengingat
permasalahan lokalisasi yang cukup kompleks, maka perlu dilakukan
pemantauan rutin, dengan cara yang pertama, mengidentifikasi supaya PSK
yang berasal dari luar kota tidak lagi kembali dan bekerja di lokalisasi
di Banyuwangi. Bupati telah menugaskan Satpol PP dan Kepolisian
bekerjasama dengan kecamatan untuk melakukan pendataan berapa orang yang
pulang ke daerahnya dan berapa orang WTS asli Banyuwangi yang masih
ada. Tidak hanya itu, Pemkab juga telah menganggarkan dana sebesar
kurang lebih Rp 1 miliar untuk program pemberdayaan WTS asal Banyuwangi
melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Bupati mengatakan bahwa upaya
membantu para WTS melalui program pelatihan itu disambut baik oleh
Propinsi Jatim."Apa yang dilakukan oleh Banyuwangi dianggap memberikan
solusi yang paling bermartabat bagi penanganan WTS di Jawa Timur," ujar
Bupati ketika dimintai pendapatnya tentang bantuan yang dianggarkan
untuk para WTS.

Berikutnya terkait pertambangan rakyat,
sedang dibuat regulasi yang memberikan ruang lingkup untuk IPR (Izin
Pertambangan Rakyat) dan IUP (Izin Usaha Penambangan).
“Apalagi ada hutan lindung yang butuh underground, sehingga perlu
benar-benar dipikirkan penataannya,”ujar Bupati dan para anggota FPD
seraya menjelaskan bahwa tim tambang Banyuwangi sore ini akan rapat di
Propinsi bersama Gubernur terkait pertambangan rakyat tersebut.

Masalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam)
juga disikapi dalam rapat tersebut sebagai lembaga yang perlu dibina
agar lebih baik dalam pola pelaksanaan tugasnya. Terakhir adalah
mengenai pengkondisian terhadap akses jalan pendidikan dan pariwisata.
“Bagi jalan-jalan yang mengarah ke akses pendidikan maupun pariwisata,
misalnya Jajag-Bango –Sanggar, nantinya akan dikondisikan dengan
pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung.(HUMAS)